PolhukamUmum

Tiga Nahkoda Kapal Ikan Ini Ngadu Ke DPD HNSI Sumut, Ini Persoalannya

BELAWAN | MIMBARRAKYAT.ID – Tiga nahkoda kapal ikan mendatangi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang langsung diterima oleh Ketua Zulfahri Siagian SE, Rabu (18/11/2020).

Kedatangan dari ketiga nahkoda kapal ikan ke DPD HNSI Sumut, dijelaskan Zulfahri Siagian SE bahwa pada Jumat, (13/11/2020) telah terjadi pemeriksaan terhadap 2 kapal ikan Indonesia yang berasal dari daerah Deliserdang dan Serdangbedagai, Provinsi  Sumatera Utara di daerah teritorial Indonesia sesuai titik kordinat 04- 04′ 500 dan 099- 37.500.

Ketika akan diperiksa, ucap Zulfahri, nelayan asal Pantai Labu tersebut mengontak lewat radio kepada rekan – rekan kapal ikan lainnya yang sedang beroperasi di seputaran lokasi tersebut. Kemudian sekitar 50 unit kapal ikan yang berasal dari Sumatera Utara tersebut langsung merapat.

Bahkan sempat terjadi adu mulut antara nelayan dengan petugas dari kapal Maritim Negara Malaysia yang masing – masing mengklaim wilayahnya. “Karena kapal – kapal ikan Indonesia semakin banyak yang merapat, akhirnya Kapal Patroli Maritim Malaysia tersebut batal melakukan pemeriksaan kepada kapal yang sebelumnya  diperiksa dan lebih kurang 2 jam kemudian, Kapal Maritim Malaysia tersebut  meninggalkan lokasi tersebut, ” jelas Zulfahri.

Setelah diketahui keterangan dari peristiwa kejadian tersebut, Ketua DPD HNSI Sumut  Zulfahri Siagian SE sangat menyayangkan kejadian ini. Masuknya Kapal Patroli Maritim Malaysia ke wilayah Indonesia adalah hal tidak bisa ditolelir.

Advertisement

Akibatnya nelayan-nelayan kita merasa terusik jika tanah airnya diganggu. Zulfahri Siagian mengatakan bahwa nelayan adalah warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan Perlindungan sesuai UU No.11 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan.

“Kami Nelayan Sumut tetap akan mempertahan Wilayah Perairan RI sesuai UNCLOS 1982 dan DPD HNSI Sumut akan melaporkan kejadian ini kepada DPP HNSI di Jakarta dan instansi terkait lainnya agar mendapat perhatian. Kami meminta juga Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan protes atas kejadian ini, “Zulfahri.

Salah seorang nahkoda kapal ikan yang sudah dua puluh tahun menjalankan profesinya, Darwinsyah mengaku Kapal Maritim Malaysia sering melakukan pemeriksaan terhadap kapalnya. “Setelah ditanya paspor dan surat -surat kelengkapan kapal selesai, tapi mereka tetap mengambil hasil yang kami cari. Bahkan hampir dua tax atau separuh hasil yang kami dapat, “ucap Darwinsyah.

Dikonfirmasi lagi apakah melewati batas zona wilayah Indonesia sewaktu menangkap ikan tersebut. Dirinya pun membantahnya dan tidak melewati dari 60 Mil. “Kami sebagai nelayan penangkap ikan meminta kepada intansi terkait untuk dapat menindak lanjuti persolan ini, agar kami yang bekerja sebagai nelayan tidak terusik (Nyaman), “pintanya. (Irwan Pane)

Advertisement
Back to top button