PolhukamUmum

LSM CIFOR Minta BPK RI Audit Proyek Pembangunan Gedung RSUD Rantauprapat

BELAWAN | MIMBARRAKYAT.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Corruption Indonesian Funtionary Observation Reign (CIFOR) meminta Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), agar segera mengaudit pekerjaan/proyek yang menggunakan anggaran negara.

Bukan itu, LSM ini juga meminta
Bupati Labuhanbatu untuk menunda seluruh pembayaran terhadap PT Telaga Pasir Kuta, selaku rekanan yang mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung D RSUD Rantauprapat tersebut, hingga sampai adanya keputusan PN Medan terkait kasus OTT Plt Kadis Perkim Labuhanbatu, serta hasil dari keputusan BPK yang menyatakan kalau proyek/pengerjaannya dengan dasar kontrak No.602/001SP/PPK-F/APBD & DAK/RSUD-RAP/2019, tanggal 3 Juli 2019 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku sebagai Direktur RSUD Rantauprapat, dr Syafril Rahmadi Harahap SpB dan Direktur PT Telaga Pasir Kuta atas nama Kalmon Leonardo Sitinjak senilai kontrak sebesar Rp 28 miliar lebih tersebut, tidak menemukan adanya unsur pelanggaran hukum.

“Saat ini Tim Investigasi dan Monitoring LSM CIFOR masih memantau, mengkaji, mencermati, telaah data temuan, mengali dan cek and ricek semua informasi tentang pelaksanaan proyek tersebut, “kata Ketum DPP LSM CIFOR melalui Sekjennya, Ismail Alex MI Perangin -angin saat diminta tanggapannya seputar kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT)   Fee Pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung D  Rumah Sakit Umum (RSUD) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Minggu (23/08/2020).

Advertisement

Dalam persoalan ini sambungnya, DPP LSM CIFOR terlebih dahulu senantiasa mengedepankan asas praduga tak bersalah, untuk mencegah timbulnya fitnah dan pencemaran nama baik dan lain-lainnya, sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itulah masih dikatakan Alex, Tim Investigasi dan Monitoring LSM CIFOR dalam waktu dekat ini akan melakukan investigasi langsung ke Rantauparapat untuk mencari, apakah rumor santer tersebut berbau politik, serta akan melakukan cek and ricek kebenaran pengaduan dan semua informasi yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Irwan pane)

Advertisement
Back to top button