EkbisNasionalPemerintahanUmum

LAPK dan Lembaga Konsumen se- Indonesia Protes Pansel Calon Anggota BPKN, Ini Faktornya

MEDAN | MIMBAR RAKYAT.ID- Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) dan Lembaga Konsumen se- Indonesia merasa kecewa dan memprotes atas pengumuman dari Tim Seleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nadional (BPKN) RI, periode tahun 2020-2023.

Pasalnya ada beberapa faktor yang dinilai tidak wajar atas terjadinya pengumuman tersebut. Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar dalam siaran pers yang diterima mengaku kalau pihaknya sendiri baru mengetahui surat pengumuman dari Tim Seleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nadional (BPKN) RI, periode 2020-2023, No: 004/TIMSEL. BPKN/PENG/07/2019, tertanggal 16/07/2019, yang pengumuman dari Tim Seleksi ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendag RI, Karyanto Suprih tersebut baru diketahuinya, Jumat (19/7/2019).

BACA JUGA :   Edy Rahmayadi Harapkan Melayu harus Bersatu dan Kompak

Dikatakan Padian, terkait substansi pengumuman dimaksud, berikut ini catatan keras LAPK dan Jaringan Lembaga Konsumen se-Indonesia yakni dari sisi jangka waktu, pengumuman Panitia Seleksi  (Pansel) sangat minimalis dan mepet. Mestinya pansel menggelar press conference jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dimulai.

” Pengumuman juga sangat mepet, tertanggal 16/07/2019, dan ditutup pada 21/07/2019. Jadi efektif hanya diberikan waktu 5 hari saja untuk menjaring calon anggota BPKN. Jelas ini sangat tidak cukup untuk menjaring calon anggota BPKN yang kredibel, berintegritas tinggi dan profesional,” tegasnya.

Advertisement
BACA JUGA :   Menuju Pilkada 2020, DPC PDI P masih Merahasiakan Nama-nama Bacalon Pulau Taliabu

Nama -nama anggota Pansel seharusnya diumumkan secara terbuka, dan dipastikan melibatkan unsur eksternal Kemendag, termasuk representasi dari LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Masih diungkapkannya persyaratan  calon anggota BPKN terkait jenjang pendidikan yang minimal harus S2 (kecuali unsur pelaku usaha, cukup S1), bersifat diskriminatif dan terancam menuai gugatan hak uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

“Jika poin ini dan bahkan keseluruhan aturan tidak direvisi LAPK dan Jaringan Lembaga Perlindungan Konsumen se-Indonesia siap melancarkan gugatan uji materi ke MA,” ancamnya sambil mengatakan kalau LAPK mengingatkan, bahwa kerja Pansel adalah untuk menghasilkan anggota BPKN yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen menjadi pertaruhan masa depan bagi BPKN. Dan bukan hal yang tidak mungkin BPKN dibubarkan oleh Presiden Jokowi jika BPKN tidak menghasilkan performa dan kinerja yang optimal bagi perlindungan konsumen di Indonesia. ( Srw)

Advertisement
Berikan Komentar:

Tags
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: