PemerintahanPolhukamUmum

Bawaslu Sumut Monitoring Aktivitas Kabupaten/Kota dengan Video Conference

MEDAN | MIMBARRAKYAT.ID – Untuk mengetahui progress Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumut melakukan monitoring aktivitas Bawaslu Kabupaten/kota dengan cara menggunakan media video conference.

“Social distancing atau pembatasan interaksi sosial tidak membuat kita lepas atas tanggungjawab. Maka dari itu, untuk memastikan Bawaslu kabupaten/kota siaga dan aktif menjalankan tugasnya, kami melakukan monitoring jarak jauh alias Monja dengan menggunakan media video conference, “kata Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang usai melaksanakan video conference di Kantor Bawaslu Sumut di Jalan Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumut, Kamis (26/03/2020).

BACA JUGA :   Akhyar Nasution : Mari Warisi Alam Untuk Anak Cucu di Masa Depan

Dari hasil Monja tersebut, sambung Suhedi ditemukan kalau belum seluruhnya penundaan tahapan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Masih ada KPU Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan keputusan KPU tentang penundaan tahapan Pilkada, sebagai tindaklanjut Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pilkada tertanggal 21 Maret 2020.

BACA JUGA :   Pemkab Labuhanbatu Sembelih 27 Hewan Kurban

“Bawaslu Kabupeten/Kota wajib mengawasi pelaksanaan keputusan KPU yang merupakan produk hukum. Tidak hanya menjalankan tugas pengawasan tahapan tapi juga berperan memutus rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19, “terangnya.

Berkaitan dengan wabah Covid-19 ini, Bawaslu Sumut juga memastikan kalau Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Panwaslu Kecamatan turut disterilkan dengan cara penyemprotan disinfektan. Ada yang melakukanya secara mandiri, ada yang kerjasama dengan Pemerintah daerah (Pemda) dan masih ada yang belum dilakukan penyemprotan disinfektan sama sekali.

BACA JUGA :   Bupati Labura : Setiap Anak Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

“Kami meminta, kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Pemda setempat, supaya kantor kita dan Panwas Kecamatan disemprot disinfektan,” katanya yang di dampingi Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sumut, Rudi Junjungan Sirait seraya mengingatkan agar Bawaslu Kabupaten/Kota tidak menghentikan kewajiban menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumut.

Laporan tersebut berupa laporan hasil pengawasan tahapan, sub tahapan dan laporan mingguan yang disampaikan setiap hari Kamis. (Sarwo)

Berikan Komentar:

Tags
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: