Pendidikan

Siswa Baru Dikutip Rp 325 Ribu, Ini Kata Kepsek SMA Negeri 1 Bosar Maligas

SIMALUNGUN | MIMBARRAKYAT.ID – SMA Negeri 1 Bosar Maligas yang akan mengutip uang untuk pembelian atribut sekolah, topi, dasi dan baju olahraga kepada para siswa barunya sebesar Rp 325 ribu dinilai telah membebani para orangtua/wali murid.

Meskipun merasa keberatan, para orangtua/wali murid inipun dengan terpaksa akan tetap membayar uang kutipan tersebut. “Mau tidak mau ya harus kita bayar, “ucap salahsatu orangtua siswa.

Pengamat Dunia Pendidikan Simalungun, Agus Salim Siregar SE langsung mengingatkan kepada pihak sekolah yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar jangan mengambil pungutan dari wali murid. Sebab, hal itu secara tegas telah diatur dalam Pasal 9 Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012.

“Yang dapat dilakukan oleh sekolah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah hanya menerima sumbangan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.

Dimensi yang dimaksud sumbangan dalam Permendikbud 44 Tahun 2012 adalah bersifat sukarela (Tidak wajib), tidak memaksa, tidak mengikat, jumlah maupun jangka waktunya tidak ditentukan oleh pihak sekolah maupun pihak komite sekolah, atau lembaga lain pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Masih dijelaskannya, pakaian seragam siswa secara hukum tidak dapat diwajibkan oleh pihak sekolah kepada wali murid, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik.

Advertisement

Pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali murid, larangan mewajibkan pakaian seragam ini tidak hanya untuk jenis pakaian seragam nasional, tapi juga pakaian seragam khas sekolah.

Pengadaan seragam khas sekolah, seperti pakaian seragam olahraga dan seragam praktik merupakan bentuk fasilitasi dan kemudahan serta alternatif pilihan kepada peserta didik atau wali murid. Artinya pengadaan pakaian seragam khas sekolah merupakan bentuk fasilitasi dan alternatif, bukan kewajiban yang ditetapkan oleh pihak sekolah kepada peserta didik.

“Untuk mewujudkan fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memang perlu komitmen bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, “jelas Agus.

Sementara itu secara terpisah, Kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Bosar Maligas, Marlin Sitorus saat ditanya, Jumat (11/09/2020) membenarkan ada pengutipan uang komite bagi seluruh siswa dan uang seragam sekolah sebesar 325 ribu untuk 108 siswa baru.

“Benar ada pengutipan untuk siswa baru, itu diperuntukan untuk pengadaan baju olahraga, topi, dasi, atribut sekolah, sampul raport dan uang sekolah selama dua bulan. Namun wali murid dapat mencicil pembayaranya. Terkait dana komite, baru saja kita rapat dengan pengurus komite, kalau kami sepakat mulai Oktober 2020 dana komite diturunkan menjadi Rp 49 ribu, hal itu dilakukan sesui kebutuhan sekolah, “jelasnya. (rus)

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button