Pendidikan

Dosen FISIP USU : KPU Harus Punya Unit Siber Anti Hoaks

MEDAN | MIMBARRAKYAT.ID –
Dari hasil riset ternyata pengaruh berita bohong (Hoaks) terhadap penyelenggara Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sangat signifikan mempengaruhi.

Penelitian ini difokuskan pada isu hoaks yang berdampak pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di KPU Kab/Kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Hal itu disampaikan Peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sumatera Utara (USU), Hatta Ridho saat menyampaikan Diseminasi dan Publikasi Hasil Riset Pengaruh Hoaks Terhadap Penyelenggara Tahapan Pemilu Serentak 2019 di Kantor KPU Provinsi Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan No 35, Kota Medan, Jumat (8/11/2019).

BACA JUGA :   Patut Dicontoh, Sambut HUT RI, DPD AMPI Sumut Bersama Anak Penyandang Disabilitas Bagikan Bunga Ke Polisi

“Metode riset yang digunakan angket dan Focus Group Discussion (FGD). Secara signifikan hasilnya sangat mempengaruhi tahapan Pemilu. Keakuratan dalam penelitian ini mencapai 84,2 persen dan mendekati sempurna,” kata Dosen FISIP USU ini sembari menegaskan hoaks yang menyerang KPU di daerah ternyata reproduksi dari hoaks yang ada di pusat.

Memang ada yang menggerakkan dan mendistribusikan. Jenis isunya juga sama, mulai dari surat suara tercoblos, pemilik e-KTP yang bisa memilih dimana saja, ketidaknetralan penyelenggara dan sebagainya. Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU hingga tingkat daerah mendirikan sebuah divisi atau unit siber untuk menangani dan mengantisipasi hoaks khusus Pemilu.

BACA JUGA :   Kontingen ITM Ikuti Event IMT-GT di Thailand, Syafrawali : Tahun Ini medali yang Ditorehkan Bisa Lebih

“Ini salah satu saran dari hasil riset Pemilu. Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2020 mendatang, tentu sama potensinya, perlu juga,” ujar Ridho. Sementara itu, Plh Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea membenarkan serangan hoaks sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu dalam beberapa serangan yang menyerang KPU Sumut dan Medan, langsung dilaporkan ke kepolisian.

“Jika tidak dilaporkan, bisa nyebar kemana-mana, dan mempengaruhi kredibilitas penyelenggara Pemilu,” ujar Mulia. Kepala Bagian KPU RI Sekar Linasti menyebutkan pihaknya telah meminta 17 KPU Provinsi untuk menjalankan riset dengan beragam tema. Salah satunya terkait hoaks.

BACA JUGA :   Dr Indra Janis Bertekad FK UISU Capai Akreditasi A

KPU memprogramkan riset tersebut agar hasil-hasil penelitian bisa memberikan masukan dan perbaikan Pemilu ke depannya. Acara ini dibuka oleh Plh Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea yang dihadiri Kepala Bagian Diklat SDM KPU RI, Sekar Linasti, Pimpinan Bawaslu Sumut, Marwan, Perwakilan Parpol, LSM/NGO dan KPU kabupaten/kota. (Sarwo)

Berikan Komentar:

Tags
%d blogger menyukai ini: