DaerahPendidikan

Begini Kata Pengamat Pendidikan Simalungun Soal Kabar Kutipan Rp 600 Ribu di SMKN 1 Bandar Masilam

SIMALUNGUN |MIMBARRAKYAT.ID – Adanya kewajiban membayar uang sebesar Rp 600 ribu, bagi setiap murid baru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ternyata membuat sejumlah orangtua/wali murid merasa keberatan.

 

Namun dikarenakan mereka ingin anaknya menuntut ilmu di sekolah tersebut. Maka dengan rasa sedikit keterpaksaan, mereka pun membayar uang sebesar Rp 600 ribu yang diperincikan untuk membeli pakaian praktek, pakaian olahraga, dasi, topi, papan nama serta atribut sekolah.

“Kami wali murid di tahun ajaran baru ini ada sebanyak 271 orang yang diwajibkan membayar Rp 600 ribu kepada pihak sekolah, dana itu diperuntukan membeli pakaian praktek, pakaian olahraga, dasi, topi dan atribut sekolah. Selain itu kami juga diwajibkan membayar uang komite setiap bulanya, “jelas sumber saat ditemui Rabu (16/09/2020) kemarin.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Dunia Pendidikan Simalungun, Agus Salim Siregar SE mengingatkan kepada pihak sekolah yang diselenggarakan pemerintah, dan/atau pemerintah daerah agar jangan mengambil pungutan dari wali murid. Sebab, hal itu secara tegas telah diatur dalam Pasal 9 Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012.

“Yang dapat dilakukan oleh sekolah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah hanya menerima sumbangan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan, “katanya.

Dimensi yang dimaksud sumbangan dalam Permendikbud 44 Tahun 2012 adalah bersifat sukarela (tidak wajib), tidak memaksa, tidak mengikat, jumlah maupun jangka waktunya tidak ditentukan oleh pihak sekolah, maupun pihak komite sekolah atau lembaga lain pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Advertisement

Masih dikatakannnya, pakaian seragam siswa secara hukum tidak dapat diwajibkan oleh pihak sekolah kepada wali murid, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik.

“Pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali murid, larangan mewajibkan pakaian seragam, tidak hanya untuk jenis pakaian seragam nasional, tapi juga pakaian seragam khas sekolah, “terangnya.

“Pengadaan seragam khas sekolah, seperti pakaian seragam olahraga dan seragam praktik merupakan bentuk fasilitasi dan kemudahan, serta alternatif pilihan kepada peserta didik atau wali murid, artinya pengadaan pakaian seragam khas sekolah merupakan bentuk fasilitasi dan alternatif, bukan kewajiban yang ditetapkan oleh pihak sekolah kepada peserta didik,” sambungnya.

Untuk mewujudkan fungsi pendidikan dan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memang perlu komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan dan seluruh elemen masyarakat. Sebab bilangnya lagi, kutipan ataupun kewajiban yang dibebankan pada murid atau wali murid tidak dapat di benarkan dengan alasan apapun.

Sementara itu secara terpisah,
Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 1 Bandar Masilam, Julimaster Sembiring hingga berita ini ditayangkan, belum dapat dikonfirmasi guna mengenai adanya kabar kutipan uang sebesar Rp 600 ribu tersebut. (Rus)

 

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button