Pemerintahan

Seribuan Buruh SPSI Tolak Omnibus Law di Kantor Walikota Medan

MEDAN | MIMBARRAKYAT.ID – Seribuan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Medan yang berunjukrasa di depan Kantor Walikota Medan yang berada di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Rabu (02/09/2020).

Dalam aksinya, massa buruh dari SPSI Kota Medan ini menolak omnibus law atas RUU Cipta Kerja. Tepat sekira pukul 11.00 WIB, ribuan buruh mulai memadati jalanan di depan Kantor Walikota Medan hingga membuat jalan di sekitar tersebut macat.

Para buruh mulai menggelar aksi demo secara damai. Setelah menyampaikan tuntutan, para buruh inipun langsung diterima Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi.

Akhyar yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan, Khairul Syahnan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hannalore Simanjuntak menerima perwakilan buruh SPSI yang dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Kota Medan, Jahotman Sitanggang bersama beberapa buruh lainnya di Ruang Rapat II Kantor Walikota Medan.

Menjawab keresahan para buruh, Akhyar meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk menindaklanjuti keluhan dari para buruh. “Terkait penolakan RUU Omnibus Law klaster 2 bab 4, Pemko Medan akan menindaklanjutinya. Terkait honor buruh, akan diselesaikan secepatnya jadi para buruh harap bersabar,” kata Akhyar.

Advertisement

Kepada para buruh Akhyar juga mengingatkan agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan terutaman menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. “Saya juga ingin mengingatkan kalian semua untuk senantiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan terutama selalu pakai masker, saya saja yang tertib pakai masker bisa terkena wabah Virus Corona (Covid-19) apalagi orang yang tidak pakai masker, potensi tertularnya jauh lebih besar,” pesan Akhyar.

Sebelumnya, Ketua DPC KSPI Kota Medan Jahotman Sitanggang mengatakan bahwa kedatangannya bersama buruh-buruh lainnya hadir ke Kantor Walikota Medan untuk menyampaikan aspirasi untuk menolak klaster 2 bab 4 yang terdapat di dalam RUU Omnibus Law.

“Kedatangan kami ke sini untuk menolak point yang terdapat di dalam RUU Omnibus Law tepatnya pada klaster 2 bab 4,” kata Jahotman.

Dalam kesempatan tersebut, para buruh menerima keputusan yang diberikan Pemko Medan. Mereka juga merasa senang sebab dapat bertemu langsung dengan Plt Wali Kota Medan, sehingga apa yang mereka resahkan dapat langsung didengar Akhyar. (Sarwo/rill)

 

Advertisement
Berikan Komentar:

Check Also
Close
Back to top button