PemerintahanPolhukam

Ketua Komisi II DPRD Medan : Bagaimana Mau Berkah Kalau Sistem Pemerintahannya tak Baik

MEDAN | MIMBARRAKYAT.ID –
Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rahman terus memantau penyaluran Bantuan sosial (Bansos) bagi warga kota Medan yang tidak mampu dan berdampak covid-19 di kantor Dinas Sosial Kota Medab, Senin (18/05/2020) kemarin.

Di mana Pemko Medan telah menyalurkan Bansos dalam II tahap. Tahap I dilaksanakan sejak 4-23 April lalu di seluruh Kecamatan se-Kota Medan. Tercatat sebanyak 196.000 KK yang telah menerima bantuan tahap I tersebut.

Sementara tahap II Pemko Medan kembali menyalurkan Bansos berupa 20 Kg beras dan 2 Kg gula kepada setiap 1 KK. Aulia mengaku pendistribusian dari Bulog sudah selesai pihak kelurahan tinggal menyalurkan Bansos tersebut ke masyarakat. “Untuk bantuan tahap ke II ini semua warga Kota Medan mendapatkannya. Tidak terkecuali yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dapat, “ujarnya.

Selain memantau penyaluran Bansos, kedatangan Aulia Rahman ke kantor Dinas Sosial juga memastikan berapa kuota untuk kota Medan dan berapa anggarannya. Untuk beras tahap kedua anggarannya mencapai 74 miliar lebih untuk 600 ribu Kepala Keluarga (KK).

“Yang sudah masuk 500 ribuan KK dan masih tersisa 34 ribuan kuota, “jelasnya. Terkait dengan data penerimaan Bansos, anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini juga mengatakan warga dapat melihat data tersebut di kantor Lurah masing-masing. Jika ada warga yang belum terdaftar warga dapat langsung melapor kepada petugas kelurahan.

Advertisement

“Data akan keluar dari kelurahan, mulai tahap I berlanjut ke tahap II dan seterusnya. Prioritas pertama adalah yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali, “jelasnya. Terjadinya kesalahan data menurut Aulia merupakan kesalahan dari sistem pemerintahan yang paling bobrok siapa itu adalah Kepala Lingkungan (Kepling). Inplementasi dari atas ke bawah tidak berjalan baik. Terputusnya komunikasi dan koordinasi sehingga masyarakat yang disusahkan.

Dari dewan akan dibuat Perwal tentang syarat untuk menjadi Kepling. Persyaratan itu harus bisa mengunakan IT untuk mendata dan ada rekomendasi dari tokoh masyarakat, rekomendasi dari BKM masjid atau gereja, STM atau perwiritan. Orang yang dekat dengan yang tiga syarat ini insya Allah akan bagus di masyarakat. Ke depan harus dirubah dengan dinaikkan gajinya dan kualitas kerjanya. Dengan begitu pelayanan pemerintah akan lebih baik.

“Bagaimana Medan mau berkah kalau sistem pemerintahannya tidak baik,”ujarnya. (VIN/SAR)

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button