Pemerintahan

Gawat ! Kantor Desa Bisui Diboikot Warganya, Begini Kata Kadesnya

HALSEL | MIMBARRAKYAT.ID – Hampir sepekan lamanya, Kantor Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) diboikot oleh warganya sendiri.

Pemboikotan itu diduga karena masyarakat merasa kecewa atas ketidakhadiran Kades Bisui sewaktu mengadakan rapat bersama dengan masyarakat. Selain itu masyarakat juga merasa bingung atas hilangnya uang yang sebesar Rp 100 juta. Sehingga di situlah masyarakat mengadakan rapat umum dan memutuskan lewat BPD untuk menonaktifkan Kades tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa (Kades) Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Sudirman Hi. Muhammad yang ditanya wartawan via ponsel menegaskan kalau pemboikotan tersebut merupakan tindakan kudeta serta adanya ikut campur tangan dari Camat Gane Timur Tengah, Faisal Nebak.

BACA JUGA :   Bupati TSO melepas Peserta Pawai Takbir Idul Adha

“Camat ikut campur di dalam persoalan ini, dan kata Camat sendiri ada mendapatkan informasi dari Komisi I DPRD Halsel. Makanya saya bilang tidak ada masalah apa-apa, masa sih harus lewat Komisi I dan tanggungjawab saya itu seharusnya lewat Inspektorat jika memang ada kesalahan saya,” tuturnya, Kamis (19/9/2019).

Selain itu Sudirman juga menambahkan akibat adanya pemboikotan itu hingga saat ini Pemerintah Desa yang lainnya belum bisa masuk kantor dikarenakan pintu kantor desa masih dalam kondisi terkunci.

BACA JUGA :   Wabup Palas Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD 2019

“Pemerintah Desa tidak bisa masuk kantor karena dia tidak mau memberikan kunci baru dia provokasi masyarakat sampai-sampai tiang bendera pun dicabut dan papan nama Desa juga dirobohkan dan jumlah orang yang boikot kantor desa itu sekitaran sebelasan orang,” tutup Sudirman diujung ponselnya.

Sementara itu sebelumnya, Camat Gane Timur Tengah saat di konfirmasi lewat via ponsel mengatakan alasan warga memboikot kantor Desa Bisui karena masyarakat kecewa dengan tindakan Sudirman selaku Kades.

“Masyarakat memboikot kantor desa karena mereka merasa kecewa atas ketidakhadirannya Kades sewaktu mengadakan rapat bersama dengan masyarakat karena masyarakat juga merasa bingung atas hilangnya uang sebesar Rp.100 juta. Dari situlah kemudian masyarakat mengadakan rapat umum dan memutuskan lewat BPD untuk menonaktifkan Kepala Desa tersebut,” terangnya sambil menjelaskan untuk jumlah warga yang menandatangani surat keputusan itu sekitaran 458 orang dan semua bukti tandatangan itu ada di tangannya. ” Menurut informasi yang saya dapat masalah itu sudah sampai di Komisi I DPRD Halsel dan Bupati Halsel,” ungkapnya. (Adhi)

Berikan Komentar:

Tags
%d blogger menyukai ini: