DaerahPemerintahan

DPRD Palas Sahkan Perubahan APBD 2020 Berkurang Rp104 Miliar

PALAS | MIMBARRAKYAT.ID – Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) tahun 2020, resmi ditetapkan DPRD pada sidang Paripurna Dewan, Jumat (11/9/2020).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar dan diikuti 25 anggota dewan, dihadiri juga Bupati Padang Lawas H.Ali Sutan Harahap (TSO) Wakil Bupati drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, Sekda Arpan Nasution, pimpinan OPD dan para Camat se Palas.

Paripurna diawali dengan pembacaan Tatib oleh Sekwan Edi Mirson, dilanjutkan laporan hasil pembahasan KUA PPAS oleh Badan Anggaran yang dibacakan oleh Mhd.Ikke Taken Hasibuan.

Laporan Badan Anggaran Dewan menyampaikan, hasil pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020, asumsi pendapatan daerah pada sektor PAD yang diproyeksikan sebesar Rp 83.932.153.631.20 merupakan harapan bersama supaya seoptimal mungkin dapat terealisasi 100 persen.

Asumsi pendapatan daerah dari sektor lain yaitu dana bagi hasil pajak provinsi yang sebelum pembahasan dibanggar sebesar Rp 25.254.862.642, setelah pembahasan berubah menjadi Rp 26.494.603.397 atau bertambah sekitar Rp 1.239.740.755.

Kata Ikke Taken, secara umum perubahan kebijakan belanja daerah akibat refocusing anggaran mengalami pengurangan dari Rp 1.205.029.552.112 menjadi 1.108.817.459.890 atau minus 96.212.092.222 atau 8,16 persen.
“Sedangkan perubahan pendapatan daerah akibat refocusing angaran mengalami pengurangan dari Rp 1.167.230.341.966 menjadi Rp 1.063.119.298.567 atau minus Rp 104.111.043.399 atau 8,95 persen,” kata Ikke.

Advertisement

Sebelum penandatanganan, Sekwan membacakan Surat Keputusan Ranperda yang ditindaklanjuti penandatanganan oleh pimpinan dewan.

Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Harahap menyampaikan, ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD kabupaten Padang Lawas yang telah meluangkan waktu dalm pembahasan pada Sidang Paripurna Pengajuan Ranperda Padang Lawas P APBD tahun Anggaran 2020.

Bupati TSO juga mengatakan, tahun II pelaksanaan RPJMD Palas mengalami berbagai kondisi yang mempengaruhi penyusunan perubahan kebijakan, seperti bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid 19.

“Bencana Covid 19 banyak berdampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampaknya, proses perubahan KUA – PPAS memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi yang intensif antara proses perencanaan, kebutuhan mayarakat dan dana tersedia,” bilang dia.

Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas ini, akan diajukan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Sumatera Utara guna dievaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas T.A 2020.

”Kita berharap proses evaluasi P.APBD tahun 2020 berjalan lancar hingga akhirnya Pemkab Padang Lawas bisa menggunakan anggaran tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (ISN)

 

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button