DaerahPemerintahan

Disnaker Palas Imbau Perusahaan Bayar THR Paling Lambat H-7 Idul Fitri

PALAS | MIMBARRAKYAT.ID – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengimbau perusahaan agar membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri 1441 H.

“Hal itu sesuai edaran Gubernur Sumut Nomor : 560/4036/2020 tanggal 15 Mei 2020, perihal pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan dalam masa pandemi Covid 19 paling lambat H-7 sebelum lebaran hari raya Idul Fitri,” kata Bupati H.Ali Sutan Harahap (TSO) melalui Kadis Tenagakerja Kabupaten Padang Lawas, Ramal Guspati Pasaribu, Senin (18/5/2020) di Sibuhuan.

Selain itu, lanjut dia, dengan memperhatikan surat edaran Menteri Tenagakerja RI Nomor : M./6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, tentang pembayaran THR kepada karyawan merupakan satu kewajiban perusahaan yang sudah diatur di dalam Permenaker pasal 2-3, Nomor 6 tahun 2016 tentang besaran THR pekerja atau buruh.

Kata Ramal, karyawan atau buruh perusahaan yang masa kerjanya 12 bulan atau 1 tahunm maka berhak mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sebaliknya, karyawan masa kerja minimal 1 bulan kurang dari 12 bulan, maka mendapatkan THR secara proporsional.

Advertisement

“Untuk perusahaan yang tidak mampu membayar THR kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan supaya mempedomani surat edaran Gubsu Nomor : 560/4036/2020 harus memberikan alasan yang jelas dan bisa dibenarkan,” ungkapnya.

Besaran THR bagi karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan, tambah dia, adalah satu bulan gaji. Jumlah THR itu merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Untuk menjamin pemberian THR kepada semua karyawan, kita telah melayangkan surat edaran pemberitahuan pembayaran THR keagamaaan tahun 2020 kepada seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Padang Lawas agar melaksanakan pembayaran THR sesuai ketentuan,” tambahnya.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap surat edaran tersebut, kata dia, pihaknya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut untuk dilaksanakan perusahaan terhadap karyawan.

“Bagi perusahaan yang sengaja tidak melaksanakan pembayaran THR pada pekerja atau buruh akan diberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin usaha,” pungkasnya. (Ibnu Nasution)

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button