NasionalPemerintahan

Bupati Pultab Hadiri Rakernas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kessos 2019

JAKARTA | MIMBARRAKYAT.ID – Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus, menghadiri Rapat Kerja Nasional Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019.

Rakernas yang dibuka Menteri Sosial Juliari P Batubara, berlangsung di Ballroom Novotel Jakarta, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Senin (9/12/2019) sampai dengan Selasa (10/12/2019).

Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus usai kegiatan mengatakan, Rakernas sangat penting. Pasalnya, dengan rakernas ini setiap daerah juga mengetahui kinerja dinas terkait, baik menyangkut dengan update data penerima, maupun terkait dengan update NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang menjadi dasar pemberi bantuan.

BACA JUGA :   Aniaya Wartawan, IWO Pultab Kecam Tindakan Oknum Brimob di Maluku Utara

Dalam rakernas ini, Menteri Sosial Juliari P Batubara juga meminta dukungan pemda untuk terus mengakomodir warga Penerima Bantuan Iuran dengan mengupdate Nomor induk Kependudukan Penerima bantuan Iuran (NIK-PBI) yang harus selesai pada pertengahan 2020.

”Kita harapkan dinas terkait juga dapat menyelesaikan apa yang diharapkan oleh Kementerian Sosial terkait dengan persoalan data tersebut,” katanya.

Bupati juga mengaku Mensos juga meminta agar para pendamping proaktif jika ada penerima bantuan yang belum memiliki NIK.

BACA JUGA :   Patroli Malam Upaya Tindakan Preventif Cegah Gangguan Kamtibmas

“Bantu mereka mendaftar atau dampingi saat membuat NIK,” imbaunya.

Kemensos RI, jelas Bupati, akan melakukan validasi data dengan dukungan serius dari pemerintah daerah dalam mengupdate (memperbarui) data masyarakat miskin di wilayahnya. Ini dilakukan agar pemerintah bisa memberi bantuan yang tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengungkapkan, sedikitnya ada 100 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan data masyarakat miskin diwilayahnya. Seharusnya, kata Yandri, para kepala daerah ini berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar data masyarakat miskin benar-benar valid.

BACA JUGA :   Kapolri : Keamanan Merupakan Modal Terpenting Saat Ini

Komisi VIII sangat mendukung langkah pemerintah yang akan memverifikasi dan validasi data terpadu masyarakat miskin, agar data yang ada tidak amburadul.

“Kami juga sudah membuat panja (panitia kerja) tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan ini untuk membantu pemerintah,” ujar Yandri, yang juga mendukung jika pemerintah memberikan sanksi pada pemerintah kabupaten/kota yang tidak memberikan data terbaru soal kemiskinan. (Bumay)

Berikan Komentar:

Tags
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: