Opini

Pilkada di Tengah Pandemi Akan Berkonsekwensi Pada Banyak Hal

Oleh : Zefrizal SH MH

PERPU No 2 tahun 2020 Menerangkan Bahwa Pilkada Lanjutan akan digelar pada bulan Desember. Namun sekali lagi, dilaksanakan mungkin atau tidak amat bergantung pada situasi bencana yang sedang dihadapi (Wabah Covid-19).

Jika hingga Agustus status bencana belum dicabut atau transmisi virus masih tetap berlangsung di dalam negeri, maka Pilkada akan sukar untuk digelar. Apalagi even 5 tahunan ini tak sekedar dianggap sebagai even memilih kepala daerah, melainkan lebih dari itu yakni memilih “Pemimpin” Bagi Suatu daerah.

Oleh karena itu, jika tahapan Pilkada mulai dari pendataan pemilih, pendaftaran calon hingga sampai pada pemungutan suara dilanjutkan di tengah-tengah pandemi, maka akan berkonsekwensi pada banyak hal.

Pertama soal partisipasi pemilih. Bagaimana mungkin KPU beserta seluruh jajarannya mampu bersosialisasi dengan maksimal di daerah yang terikat dengan protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus rantai penulran covid-19 ?.

Apalagi kita sama tahu bahwa hingga saat ini pekerjaan Pemilu adalah pekerjaan yang senantiasa melibatkan orang banyak terutama dalam hal sosialiasi pemilihan. Dalam situasi pandemi, jangankan objek sosialisasinya, yang hendak mensosialisasikan saja pun cemas. Jadi, sosialisasi di tengah pandemi dipastikan tidak akan berjalan dengan maksimal. Belum lagi  faktor internal phobia pemilih hadir ke TPS karena kelak akan menggunakan alat coblos yang sama, ballpoint dan tinta yang sama dengan pemilih yang lainnya, sehingga kemudian akan berkonsekwensi pada tingkat partisipasi.

Yang kedua soal popularitas calon. dalam Pilkada, momentum formal untuk mulai dari mengenalkan calon, menyampaikan visi-misi calon hingga sampai pada meyakinkan pemilih adalah lewat kampanye dengan beberapa metodelogi yang diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan dan yang tak kalah pentingnya kampanye terbuka dengan menghadirkan orang banyak.

Advertisement

Jika ini tetap dilaksanakan, maka akan beresiko pada masalah kesehatan. Tapi seperti buah simalakama. Jika tidak dilakasanakan, maka kapan lagi momentum rakyat untuk mengenali calonnya secara baik dengan visi -misi yang kuat. Apalagi kembali seperti yang telah saya sebutkan di atas bahwa Pilkada tak sekedar memilih kepala daerah tetapi lebih dari itu yakni memilih pemimpin yang sudah barang tentu tiap-tiap pemimpin itu mesti dikenali dan difahami oleh orang-orang yang akan dipimpinnya secara total.

Oleh karena itu yang kita harapkan sebenarnya ada kajian secara holistik yang melibatkan banyak pihak tentang mungkin atau tidaknya Pilkada digelar pada Bulan Desember dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kerumitan dalam hal pelaksanaan seluruh tahapan yang tersisa, kesehatan masyarakat, serta partisipasi pemilih.

Kemudian hal tersebut di atas disampaikan bukan semata karena melihat faktor internal KPU di Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota. KPU yang menggelar Pilkada selalu siap, jika regulasinya sudah ditetapkan baik secara umum maupun teknis. Maka kami yakin bahwa kami bisa menggelar pemungutan suara. Sesungguhnya yang kami perhatikan saat ini melainkan  aspek pelibatan pemilih secara partisipatif pada seluruh tahapan pemilihan karena pelibatan pemilih secara partisipatif merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan.(**)

Penulis merupakan Ketua Devisi Hukum & Pengawasan KPU Kota Medan

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button