EkbisNasional

Webinar PSKP, Indonesia di Ambang Resesi : Mau Tetap Stimulus Atau Ubah Template Ekonomi ?

JAKARTA | MIMBARRAKYAT.ID –
Indonesia sudah hampir jatuh dalam jurang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal II-2020 minus 5,32 persen.

Hal ini diartikan bahwa Indonesia bisa dipastikan akan mengalami resesi jika BPS kembali mengumumkan pertumbuhan ekonomi di Kuartal III-2020 minus di bulan Oktober nanti. Di tengah situasi ketidakpastian (Uncertainty condition) akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami kontraksi sehingga pemerintah mulai melonggarkan PSBB untuk memacu mobilitas dan kegiatan perekonomian.

Kendati demikian, Indonesia belum bisa melepaskan fakta bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat masih tinggi. Melalui hal itu, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) kembali menyelenggarakan diskusi terbuka dalam Webinar Series Ke-9 dengan tema Indonesia di Ambang Resesi, Jumat (14/08/2020) kemarin.

Webinar kali ini menghadirkan Dinna Prapto Raharja Ph.D, seorang Praktisi dan Pengajar Hubungan Internasional sekaligus Founder Synergy Policies, serta Bhima Yudhistira Adhinegara selaku Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance/INDEF.

Membuka diskusi pada pagi itu, Direktur Eksekutif PSKP, Efriza menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih minus di Kuartal II-2020 ini. Ia menilai situasi saat itu utamanya dipengaruhi karena guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga berimbas pada sektor krusial lainnya.

“Skenario terburuk adalah ketika kita menghadapi gelombang kedua Covid-19 dengan konsekuensi pemulihan ekonomi yang semakin berat dan lama” tegasnya dalam siaran persnya yang diterima mimbarrakyat.id, Minggu (16/08/2020).

Di sisi lain, Efriza juga menyampaikan kemungkinan win-win solution yang sulit diambil. Hal itu diartikan sebagai pembangunan infrastruktur tetap berjalan, angka penyebaran Covid-19 menurun, serta pertumbuhan ekonomi yang positif.

“Nampaknya ciri keberimbangan kebijakan yang diinginkan Jokowi akan sulit dicapai,” tutur Efriza. Menanggapi hal terkait Indonesia di Ambang Resesi, Bhima Yudhistira Adhinegara selaku Ekonom INDEF menilai pemerintah terlalu terburu-buru melakukan pelonggaran.

“Jika melihat fakta lapangan pun kebijakan New Normal tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi, malah memperburuknya karena angka penyebaran masih tinggi dan tidak didukung sistem kesehatan yang memadai. Sepertinya pemerintah salah dapat masukan,” ujar Bhima.

Ekonom INDEF ini pun turut mempertanyakan keseriusan pemerintah yang ingin meningkatkan fasilitas sektor kesehatan namun tidak tercermin dalam alokasi anggarannya. “Yang besar justru jatah korporasi dalam hal pengurangan pajak. Padahal angka PHK masih tinggi, stimulus untuk kesehatan kecil, kebijakannya tidak tepat sasaran,” jelas Bhima.

Senada dengan Bhima, Dinna Prapto Raharja yang merupakan Praktisi Hubungan Internasional juga mempertanyakan konteks re-start ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Ia menilai situasi saat ini berubah drastis sehingga jika pemerintah masih ingin menggunakan cara atau template yang sama dalam pertumbuhan ekonomi secara neo-liberal, hasilnya akan tetap jauh dari yang diharapkan.

“Krisis saat ini berbeda, bukan jenis yang ketika diberi stimulus bakal kelar. Ada situasi ketidakpastian tinggi sehingga cara pikir menarik investasi masif harus diubah,” tegas Dinna.

Advertisement

Dinna pun juga menyampaikan bahwa terdapat permainan politik yang sangat merugikan rakyat kecil, pihak yang paling terdampak dari siklus anggaran tidak tepat sasaran dan sulitnya mendapat akses kesehatan di daerah terluar.

Terkait dengan solusi, kedua narasumber sepakat bahwa investasi bukan cara yang tepat dalam menghadapi jurang resesi di tengah wabah pandemi. Sebagai seorang pengamat ekonomi, Bhima memaparkan ada pergerakan saham yang tidak wajar karena pertumbuhan Kuartal II-2020 minus namun IHSG masih positif.

“Hal itu diartikan dana masih berputar di sektor keuangan saja” jelasnya. Kendati demikian, kedua narasumber juga sepakat mengenai sektor pertanian (agriculture) dan perikanan (fishery) sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia saat ini.

“Dalam setiap kasus krisis ekonomi, solusi lainnya adalah UMKM karena serapan tenaga kerjanya yang bagus dan menampung mereka yang kena PHK. Sayangnya pemerintah terlambat dalam hal ini,” papar Bhima.

Mendukung Bhima, Dinna lebih menekankan kepada perubahan strategi pemerintah karena efek investasi tidak langsung kena ke masyarakat kecil. “Kurangi pembangunan infrastruktur karena kurang menguntungkan dalam jangka waktu dekat. Belilah kapal besar untuk nelayan dan hire masyarakat pesisir. Kembangkan perekonomian daerah, ”kata Dinna yang juga Founder Synergy Policies ini.

Diskusi mulai berjalan seru dengan berbagai pertanyaan yang mulai diajukan para peserta aktif dalam Webinar Series Ke-9 PSKP ini.
Menanggapi waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, peserta menanyakan ketepatan sasaran stimulus seperti Bansos atau BLT. Bagi Bhima, menilai lamanya pemulihan ekonomi dinilai dari penyelesaian wabah Covid-19 itu sendiri.

“Harus ada pressure ke pemerintah tentang stimulus kesehatan dan transparansi anggaran. Ingat, uang kita semua ‘nyangkut’ di pajak,” tegas Bhima ketika diminta menanggapi pertanyaan tentang stimulus dan waktu pemulihan ekonomi Indonesia. Berbeda dengan Bhima, Dinna menyatakan tidak selamanya harus bergantung pada pemerintah.

“Perspektif soal anggaran ada dulu baru gerak harus diubah. Harus lebih cerdas melihat manajemen manusianya, bukan uangnya. Kritisi terus pemerintah, karena ketika Indonesia masuk resesi akan menuju masa depresi dan berantai pada negara lainnya,” tutur Dinna.

Menanggapi perkembangan isu lainnya mengikuti isi Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan pada, Jumat (14/08/2020) di pagi harinya, Dinna menegaskan perlunya perubahan model pengelolaan ekonomi secara total, bukan sekadar re-start atau re-booting.

Dalam kesempatan webinar PSKP ini, Dinna menyampaikan pendapatnya bahwa pertumbuhan ekonomi harus melihat ke depan. Hal itu disebabkan karena yang dibutuhkan manusia saat ini adalah pembekalan kualitas bukan hal-hal berbau kompetitif.

“Jika semakin fokus ke arah kompetisi, resesi semakin dekat. Jangan sampai resep yang selama ini dijalankan akan “menembak” kaki kita sendiri, ” tegas Dinna dalam closing statementnya pada diskusi kali ini. (rill)

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button