Nasional

Pemkab Bangka Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda

BANGKA | MIMBARRAKYAT.ID – Bupati Bangka dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan RPJMD tahun 2019-2023, Raperda APBD Tahun Anggaran 2021, Raperda penanganan Covid-19 dan Raperda pencabutan Peraturan daerah (Perda) pembentukan LK yang digelar di ruang Rapat Paripurna wakil rakyat setempat, Senin (16/11/2020).

Di awal rapat, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar menyampaikan rapat paripurna sejumlah Raperda yang akan dibahas hari ini telah sah digelar, dengan kehadiran 27 orang anggota DPRD, walau sejumlah 8 orang tidak dapat menghadiri rapat.

Paripurna kali ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, dikarenakan memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah ke depannya. Selain itu katanya, tata cara kerja tujuan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan perencanaan program pembangunan.

“Tidak hanya itu, perubahan atas sejumlah Raperda yang dibahas diinginkan dapat mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Raperda penanganan Covid-19 yang disahkan lebih mengutamakan arah kebijakan, serta fokus penanganan Virus Corona (Covid-19) di daerah. Menyiapkan investasi yang kondusif dapat meringankan beban masyarakat di tengah Covid-19,” ucapnya.

Sedangkan Bupati Bangka, Mulkan saat memberikan paparannya mengungkapkan pada paripurna penyampaian kali ini disampaikan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023

Advertisement
.

Hal ini disampaikan dengan latarbelakang perubahan, dalam rangka peningkatan kualitas program pembangunan untuk menjamin energi, konsistensi dan keselarasan tata perencanaan pusat dan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Selain itu, penyusunan Raperda ini juga memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah. Implementasi tersebut sambung Mulkan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019, tentang sistem informasi pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024.

“Juga selaras dengan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 5 tahun 2020 dan arahan tim evaluasi sakip Kabupaten Bangka,” terang Mulkan. Berangkat dari hal tersebut Mulkan menyebutkan, perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka tahun 2019-2023.

Dengan disepakatinya KUA dan PPAD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2021 pada 30 Oktober lalu dan berdasarkan rencana kerja anggaran yang telah disampaikan oleh seluruh SKPD, maka tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah dapat menyusun rancangan perda APBD.

“Alhamdulillah, pada hari ini dapat disampaikan dalam rapat yang terhormat ini. Rancangan perda APBD perubahan tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, pencegahan dan penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (Sermon)

Advertisement
Back to top button