Nasional

Paslon Petahana Harus Cuti Selama Ikut Kampanye Pilkada Taliabu

TALIABU | MIMBARRAKYAT.ID –
Selama masa kampanye, Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus dan Wakil Bupati, Ramli yang kembali maju sebagai Pasangan calon (Paslon) Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu akan cuti selama 71 hari.

“Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus dan Wakil Bupati, Ramli mulai cuti selama 71 hari, terhitung mulai 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Setelah itu Bupati dapat menjalankan tugasnya kembali sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, “terang Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pulau Taliabu, Zulkifli La Djupa SH saat ditanya wartawan, Minggu (20/09/2020).

Dijelaskannya, pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Mendagri (Permendagri) 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jadi pak bupati cuti 71 hari.

Kata Zulkifli La Djupa lagi, sesuai Pasal 71 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati Dan Walikota, selama cuti kampanye, jabatan bupati akan diisi oleh Pejabat sementara (Pjs).

“Pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka kekosongan jabatan tersebut di isi oleh Pjs oleh Mendagri melalui Gubernur, ” jelasnya.

Advertisement

Sambungnya, berdasarkan Permendagri 1/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 74/2016, kata Plt berganti menjadi Pjs. Hal ini bertujuan agar terdapat perbedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara.

“Sesuai Permendagri 1/2018 istilah Plt menjadi Pjs,” jelasnya. Diisinggung terkait apakah dalam melaksanakan tugasnya, Pjs dapat melakukan mutasi atau roling jabatan di wilayahnya, Zulkifli pun dengan tegas tidak membenarkan hal itu, sebab kata dia hal tersebut tidak dibolehkan oleh undang-undang.

“Tdk bisa,” jawabnya dengan singkat sembari mengaku belum mengetahui siapa yang bakal menjadi pjs bupati Taliabu selama petahana Aliong Mus Cuti Kampanye 26 September nanti.
Sementara itu, informasi yang beredar di masyarakat pulau Taliabu akhir – akhir ini, kekosongan jabatan bupati yang akan diisi oleh Pjs, nantinya akan berdampak terhadap perombakan besar – besaran pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Pulau Taliabu khususnya bagi Plt pimpinan SKPD.

Diketahui, sebagian besar pimpinan SKPD lingkup Pemkab Taliabu rata – rata dijabat oleh Plt kepala dinas, kepala badan maupun Plt kepala kantor,.(Bumay)

 

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button