Nasional

KPU Taliabu Sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020

TALIABU | MIMBARRAKYAT.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Senin (21/09/2020).

Sosialaisasi tersebut diselenggarakan di ruang rapat KPU yang dihadiri oleh Anggota KPU, Bawaslu, Forkopimda, Tim Kampanye, Penghubung Calon/LO dan partai politik pendukung dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2020.

Kepala Devisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Pul-Tab, Basri Deba saat ditemui usai sosialisasi kepada awak media mengatakan beberapa hal yang disepakati bersama pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

“Tadi kita rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari pihak kepolisian, kejaksaan, tim Covid dan tim Paslon terkait dengan PKPU Nomor 6 dan nomor 10 dalam penyelanggaraan Pilkada di masa pandemi. Kita sudah menjelaskan tempat-tempat di mana bisa di jadikan tempat kampanye, kemudian di mana tempat penyebaran bahan kampanye baliho, spanduk dan kemudian rapat umum yang batasannya sampai 100 orang, pertemuan tertutup atau terbatas yang maksimalnya 50 orang, “terangnya.

Selanjutnya pembagian zona kampanye yang terbagi menjadi dua, karena calon ini berpotensi hanya akan dua calon yang akan ditetapkan, satu zona itu empat kecamatan kemudian zona dua juga empat kecamatan.

“Dalam hal jadwalnya kami bagi per satu kali putaran untuk 20 hari. Pihak Paslon juga sudah menyepakati itu termasuk Bawaslu dan semua stakeholder juga telah mengetahuinya,”ungkapnya.

Advertisement

Menurut Basri, regulasi yang ada dalam Pilkada serentak ini, sama sekali tidak menghalangi hak dari setiap kandidat, melainkan hal tersebut hanyalah persoalan kuantitas masa yang perlu dibatasi.

“PKPU No 6 dan No 10 itu tidak menghalangi hak-hak Paslon dalam hal menyampaikan kampanye, dia hanya mengatur jumlah orang yang hadir, kalau dulukan batasannya itu tergantung berapa banyak yang datang di situ, kalau sekarang sudah dibatasi termasuk konser musik, atau kampanye yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, katakanlah bazzar, donor darah dan perlombaan lainnya,”cetus komisioner dua periode ini.

Di singgung soal debat kandidat dan kewajiban akan hadirnya paslon yang akan dilaksanakan oleh KPU, Basri pun menerangkan kalau debat kandidat hanya akan dilakukan satu kali saja.

“Debat kandidat dalam PKPU itu di jelaskan KPU dapat melaksanakan 1 sampai 3 kali, dalam kondisi Covid-19 ini paling tidak kami bisa melaksanakan satu kali saja, nanti kelanjutannya bisa dilakukan di Ternate, tapi itu tergantung juga dari situasi Covid. Untuk kandidat wajib, itu tidak ada tolerir Paslon harus hadir, dalam hal bahwa ini tidak hadir kalaupun tidak hadir dia harus menyampaikan sebelumnya, sehingga KPU juga menjadwalkan itu, “bebernya.

Untuk kelangsungan Pilkada yang aman dan damai di masa pandemi ini, Basri berharap agar Paslon dan timnya bisa mematuhi protokol kesehatan

“KPU berharap mulai dari cabut undian, penetapan calon maupun kampanye deklarasi damai dan sampai kampanye selama 21 hari itu, Paslon dan tim kampanye agar mematuhi protokol kesehatan, karena Covid ini mengancam kita semua tidak hanya calon dan tim. Sehingga semuanya sama-sama aman, calon aman, penyelenggara aman dan dapat berjalan lancar aman dan damai, ” tutupnya. (Bumay)

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button