Nasional

Gawat ! Sekwan Taliabu : Bupati Kepsul tak Paham Tata Cara Pengusulan Unsur Pimpinan DPRD

TALIABU | MIMBARRAKYAT.ID – Sekretaris Dewan (Sekwan), Kabupaten Pulau Taliabu, Ali Umanahu menilai kalau Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Hendrata Theys diduga tidak paham aturan soal mekanisme dan tata cara pengusulan unsur pimpinan DPRD.

“Tertundanya pelantikan satu orang Wakil Ketua DPRD Pulau Taliabu, itu bukan kesalahan Sekwan, usulan SK pelantikan itu berdasarkan dengan SK DPP, ”ungkap Sekwan Pulau Taliabu, Ali Umanahu kepada awak media diruang kerjanya, Selasa, (04/02/2020).

Tambah Ali, tahapan pengusulan unsur pimpinan DPRD itu dimulai dari paripurna persetujuan pengusulan tiga nama unsur pimpinan DPRD Pulau Taliabu yakni Hj Meilan Mus dari Partai Golkar, M Jainal Ashar dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Arifin H. Abdul Majid ini melalui paripurna dan itu di SK kan.

BACA JUGA :   Puluhan Massa P-MAK Desak KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi di Sula

“Setelah usulan sampai di Provinsi kepada Gubernur melalui bupati dan upati mengeluarkan pengusulan, begitu sampai ke provinsi karena ada putusan Mahkamah Partai. Sehingga  berdasarkan Putusan Mahkamah Partai itu. Lalu Mahkamah Partai pun menyurat ke Gubernur, sehingga satu orang dipending yaitu Arifin H Abdul Majid dari Partai Demokrat,” terangnya.

Kemudian dari Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara meminta agar mengusulkan kembali calon pimpinan minus Arifin H. Abdul Majid. “Jadi mengusul dua nama, karena satu dari Partai Demokrat ini masih ada masalah internal partai. Sehingga yang diusulkan hanya Hj Meilan Mus dan M Jainal Ashar. Berdasarkan usulan itu kemudian keluarlah SK Gubernur, jadi pimpinan DPRD dilantik berdasarkan SK Gubernur bukan dilantik berdasarkan SK DPP, Bupati Hendrata harus pahami itu. Keputusan dari DPP itu menjadi acuan dasar untuk DPRD memparipurnakan calon pimpinan DPRD. Kemudian ditindak lanjuti ke gubernur melalui bupati, “jelasnya.

BACA JUGA :   Babinsa Kelurahan Kratonan Ikuti Rapat Mini Lokakarya Lintas Sektoral Puskesmas

Menurutnya, soal penundaan satu unsur pimpinan DPRD dari Partai Demokrat bukan karena Sekwan tidak memahami aturan. “Bupati harus paham tentang tata cara pelantikan pimpinan DPRD supaya (agar) jangan ngomong asal bunyi sembarangan di media, harus paham aturan baru (lalu) bicara, ”tegasnya sembari menghimbau kepada Sekwan Kepulauan Sula agar dapat mengajari tata cara dan prosedur pengusulan pelantikan DPRD kepada Bupati, Hendrata Theys. Sehingga bupati juga tahu aturan.

BACA JUGA :   Eks Minister hingga Ketua Umum Dipanggil Jokowi ke Istana untuk Mengisi Jabatan Menteri

“Saya mau sampaikan kepada Sekwan Kepulauan Sula bahwa ajari itu bupati dengan aturan tentang pengusulan pimpinan DPRD, supaya dia juga tahu dan paham dengan aturan itu, “ujarnya.(Bumay)

Berikan Komentar:
Tags
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: