Nasional

Dari Diskusi Webinar PSKP : Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat di Masa Pandemi Covid-19

JATENG | MIMBARRAKYAT.ID –
Pandemi Covid-19, tak dipungkiri lagi memiliki dampak terhadap berbagai hal dalam kehidupan, termasuk di dalamnya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Tidak hanya di Indonesia, sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, permintaan akan safe house untuk korban kekerasan meningkat secara drastis. Meningkatnya tingkat stress pada masyarakat dinilai berbanding lurus dengan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berangkat dari fakta empirik ini, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), menyelenggarakan Diskusi Webinar Series ke 10 dengan tema Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, antara lain Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi dan Soraya Ramli, Koordinator Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan.

Sementara itu dari perspektif akademisi diwakili oleh Evelyn Suleeman, Akademisi Sosiologi Keluarga Universitas Indonesia serta Umi Oktyari Retnaningsih, Akademisi HI Spesialisasi Gender Universitas Riau.

BACA JUGA :   Di Pilkada 2020, Warga Banten Dipastikan Dukung Abah Bahar Jadi Balon Walikota Medan

Diskusi ini juga dihadiri oleh Efriza, selaku Direktur Eksekutif PSKP sebagai pemantik diskusi. Memulai diskusi, Direktur Eksekutif PSKP, Efriza menyampaikan permasalahan peningkatan jumlah kekerasan kepada perempuan dan anak merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

“Gugus Tugas Penanggulanan Covid-19 telah menyampaikan peningkatan jumlah kasus, ini adalah masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian, “katanya dalam press releasenya yang diterima mimbarrakyat.id, Kamis (20/08/2020).

Menurutnya, kebijakan PSBB yang memaksa kegiatan dilaksanakan di dalam rumah, menjadi salahsatu faktor yang menyebabkan stress meningkat dan terjadi kekerasan, mengakibatkan perempuan dan anak-anak menjadi korban.

“Yang ironis, kekerasan yang terjadi, pelaku utamanya dalah lingkaran orang-orang terdekat dari korban. Tak hanya itu, dampak PSBB yang juga menghambat perputaran ekonomi menjadikan masalah ini semakin runyam. Masalah timbul tidak hanya karena faktor budaya patriarki yang kental, tapi makin diperparah dengan menurunnya kondisi ekonomi masyarakat, “ucap Efriza.

BACA JUGA :   Inilah Anggota Kodim 0705 yang Melatih Paskirbaka Kabupaten Magelang
Advertisement

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, 85% responden mengalami kekerasan. “Kekerasan yang dialami oleh perempuan sangat meningkat tajam selama pandemi, 85% responden kami mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi, “ungkap Soraya Ramli yang merupakan Koordinator Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan.

Hal sama juga disampaikan oleh Retno Sudewi, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah (Jateng), peningkatan kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami peningkatan pada masa awal pandemi, bulan April hinga Juni 2020.

Akademisi Sosiologi UI, Evelyn Suleeman menilai kasus yang tercatat masihlah sebatas gambaran kecil. “Ini adalah suatu fenomena gunung es, banyak kasus yang belum terlaporkan dan terdata. Salahsatunya karena korban sendiri takut melapor, takut bila ketika melapor tidak dipercaya bahkan hingga dianggap mencemarkan nama baik keluarga, “terangnya.

BACA JUGA :   Patut Dicontoh, Babinsa Keyongan Nyiangi Rumput Bareng Petani

Data Komnas Perempuan sendiri menunjukan hanya 10% korban yang berani melapor. Sejalan dengan Evelyn, Umi Oktyari Retnaningsih Akademisi HI Spesialisasi Gender Universitas Riau menilai permasalahan ini adalah fenomena gunung es.

“Pada masa normal saja sudah banyak, apalagi pandemi seperti ini, ditambah berbagai tekanan stress psikis dan ekonomi menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ironisnya, di tengah meningkatnya kasus, anggaran untuk penanganan dan rumah aman korban kekerasan justru banyak terpotong karena pengalihan alokasinya ke bidang kesehatan penanganan Covid-19. Pengurangan lembaga pendampingan ada yang sampai 75%, dana itu karena dialihkan ke penangan Covid, “ujar Soraya Ramli. (rill)

 

 

Advertisement
Berikan Komentar:

Tags
Back to top button
Close