Nasional

APJII Gelar Diskusi “Kedaulatan Data” Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

JAKARTA | MIMBARRAKYAT.ID –
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  menggelar diskusi dengan tema ‘Data Indonesia: Dari, Oleh dan Untuk (Siapa) yang secara spesifik bertujuan untuk membahas Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Pada acara talkshow yang diadakan secara online ini, APJII juga akan mengundang asosiasi lainnya yang terkait erat dengan industry ICT (Information communication & technology), dan beberapa pemangku kepentingan lainnya.

“Pandemi yang melanda telah mendorong pemanfaatan teknologi Internet lebih besar dalam aktivitas sehari-hari. Kepastian akan perlindungan data tentunya merupakan salahsatu strategi kunci untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza dalam siaran persnya yang diterima, Jumat (04/09/2020).

“Data sebagai the ‘new oil’ memerlukan governance yang baik supaya bermanfaat positif bagi para stakeholders. Seperti diketahui RUU PDP (Perlindungan data pribadi) ditargetkan dapat disetujui menjadi Undang Undang tahun ini. Oleh karena itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bermaksud mengadakan beberapa seri diskusi terkait hal ini,” kata Ketua Umum APJII tersebut.

Advertisement

Dalam diskusi yang digelar Jumat (04/09/2020) siang nanti, APJII mengundang empat asosiasi, yakni Penyelenggara Data Center Indonesia (IDPRO), Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), Masyarakat Telematika (MASTEL) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Selain itu juga diundang praktisi dari IBM Indonesia dan pakar hukum dari Universitas Bhayangkara. RUU PDP baru saja dibahas dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (01/09/2020) lalu.

Dalam Raker tersebut, Menteri Kominfo didampingi beberapa pejabat pemerintah lainnya, diantaranya Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, dam Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.

Turut hadir pula beberapa pejabat tinggi di Kementrian Kominfo. Pada Raker tersebut, Komisi I menargetkan RUU PDP dapat selesai pada Minggu kedua November 2020. (Srw/rill)

Advertisement
Back to top button