DaerahPolhukam

Buntut Pembunuhan Rianto Simbolon Kuasa Hukum dan Komnas PA : 7 Anak Korban Jadi Tanggungjawab Pemerintah

MEDAN | MIMBARRAKYAT.ID –
Kuasa hukum almarhum Rianto Simbolon, Dwi Ngai Sinaga SH MH bersama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), akhirnya mengambil kesepakatan bersama agar ke 7 anak almarhum harus menjadi tanggungjawab penuh pemerintah dalam hal ini pihak Pemkab Samosir.

Kesepakatan tersebut diputuskan secara bersama setelah Dwi Ngai Sinaga yang didampinggi Bendi Pakpahan bertemu Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, Selasa (01/09/2020) kemarin malam.

Dwi Ngai Sinaga yang merupakan Direktur LBH IPK Sumut, sekaligus tim LBH Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boruna (PPTSB) se- Dunia usai pertemuan mengatakan kalau pihaknya memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Komnas PA yang akan datang ke Dusun I Sosor Simbolon, Desa Sijambur, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk melihat secara langsung kondisi ke 7 anak almarhum Rianto Simbolon yang kini sudah yatim piatu.

“Kami memberikan apresiasi atas keputusan dan langkah cepat yang dilakukan Komnas PA yang bersedia datang serta melihat secara langsung fakta kasus pembunuhan yang dialami Rianto Simbolon pada, 9 Agustus 2020 lalu, sekaligus melihat kondisi ke 7 anak almarhum yang kini sudah yatim piatu tersebut, “kata Dwi dalam siaran persnya yang diterima mimbarrakyat.id.

Sambung Dwi, dengan langkah tersebut secara tidak langsung ke 7 anak almarhum sudah sangat terbantu. “Dari sejak awal proses hukum kasus ini kami sudah mengawal secara bertahap hingga mencari solusi yang terbaik agar masa depan ke 7 anak almarhum bisa mendapatkan perhatian secara serius.

Termasuk juga para pelaku bisa dijerat dengan sesuai aturan hukum dalam hal ini Pasal 340 Khupidana, dan akhirnya ini menjadi satu kesimpulan bersama kita,” ucapnya.

Dwi juga mengatakan bahwa pihak Komnas PA juga sudah sepakat, terkait dengan adanya teror yang dialami pelapor akan segera menyurati pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK).

“Kesimpulan sudah kita dapatkan, di mana pada 3 September 2020 nanti, kami sebagai kuasa hukum almarhum Rianto Simbolon bersama Komnas PA akan melihat seluruh fakta yang ada. Di mana, kami sepakat dengan tegas menyampaikan pemerintah harus segera hadir untuk ke 7 anak almarhum jelas dalam hal ini Pemkab Samosir mutlak untuk melaksanakan amanat undang-undang anak. Siapa pun nanti Bupatinya, selanjutnya harus bisa memberikan tanggungjawabnya penuh hingga anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang, tanpa ada beban trauma juga Polres Samosir bisa menjerat pelaku dengan Pasal 340 KHUPidana, “tegas Dwi seraya mengingat masyarakat Samosir untuk tetap menjunjung adat istiadat, sehingga tidak dengan mudahnya mengambil sikap yang melanggar hukum bila ada persoalan.

Advertisement

 

Di tempat yang sama, Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap kasus yang terjadi di Samosir tersebut.

“Sudah ada kesimpulan dan kesepakatan bersama, saya sebagai Ketua Komnas PA dan kuasa hukum almarhum Rianto Simbolon akan datang ke Samosir. Selain bertemu pihak Pemkab Samosir, kita akan bertemu dengan Kapolres Samosir termasuk para tersangka hingga bertemu ke 7 anak almarhum, “kata Arist.

Tegas kata Arist, pihaknya mendorong agar pemerintah dalam hal ini Pemkab Samosir bisa memberikan tanggungjawab secara penuh. “Kita sudah mendengar kronologis kejadian dari kuasa hukum almarhum Rianto Simbolon serta laporan teman-teman media, di mana kasus pembunuhan ini sudah membuat ke 7 anak almarhum yatim piatu setelah kehilangan ibunya yang meninggal. Atas dasar ini kami mendorong agar pemerintah daerah bertanggungjawab penuh atau take over seluruh anak almarhum Rianto Simbolon siapa pun orang yang memimpin Samosir harus memiliki tanggungjawab penuh, “kata Arist.

Sambung Arist, pihaknya tidak ingin anak-anak almarhum terlantar, karena harus dipahami ada tanggungjawab pemerintah di sini. “Terlepas Pilkada dan lainnya tanggungjawab pemerintah tidak bisa lepas begitu saja. Hingga anak-anak kelak bisa tumbuh dan mandiri, mulai hari ini harus menjadi tanggungjawab pemerintah secara penuh. Siapa pun bupatinya di Samosir, “ucapnya. (rill)

Advertisement
Berikan Komentar:

Back to top button